Partai Buruh Australia Menahan Dukungan Untuk Indonesia

Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

Partai Buruh Australia (ALP) menahan dukungannya untuk kesepakatan perjanjian perdagangan bebas Indonesia - Australua yang ditandatangani oleh koalisi di parlemen sebelumnya. Menteri perdagangan Australia, Simon Birmingham, memperingatkan terhadap kemungkinan mundurnya dukungan menyusul pertemuan para menteri perdagangan G20.


Birmingham mengatakan dalam kondisi ketegangan perdagangan antara Cina dan AS, negara yang menandatangani perjanjian dengan Indonesia, Peru dan Hong Kong kini memiliki kepentingan tambahan.

ALP telah berkomitmen untuk membuka kembali jalur perundingan tentang perjanjian perdagangan bebas Australia dengan Indonesia dan Peru jika memenangkan pemilihan Mei nanti, dengan tujuan menghapus klausul yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan investor negara / investor-state dispute settlement (ISDS), sambil mendorong pengujian pasar tenaga kerja.

Menteri perdagangan bayangan baru dari pihak oposisi, Madeleine King, mengatakan bahwa mengingat ALP belum membentuk pemerintahan, maka saat ini hanya akan menunggu parlemen untuk memeriksa draft perjanjian perdagangan (FTA) sebelum disetujui untuk diratifikasi.

King mengatakan Dewan Serikat Buruh Australia, yang telah menyatakan keprihatinan tentang kesepakatan Australia - Indonesia, adalah salah satu dari banyak kebijakan yang harus dikonsultasikan oleh partai sebelum mencapai kesepakatan perjanjian perdagangan yang diusulkan dan akan ditinjau oleh Komite Tetap Gabungan.

King mengatakan bahwa ada beberapa kekhawatiran merebak di masyarakat tentang manfaat dari transaksi perdagangan bebas. "Orang-orang khawatir tentang pekerjaan mereka sendiri dan saya beberapa kali berpikir ada kesalahpahaman bahwa perdagangan dapat mempengaruhi prospek mereka untuk pekerjaan secara negatif," kata King. Tapi dia menekankan Buruh adalah pendukung perdagangan bebas, dan berjanji untuk memeriksa setiap perjanjian perdagangan "berdasarkan kemampuan mereka sendiri." "Buruh selalu menjadi pendukung perdagangan bebas, adil dan terbuka sehingga kami selalu berusaha mendorong perjanjian perdagangan multilateral yang berkualitas baik yang akan menguntungkan kedua pekerja Australia, tetapi juga pekerja ... di negara-negara yang bekerjasama dengan Kami" tutup King.